Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah, Anies Baswedan menerima sejumlah perwakilan dari Indonesia Corruption
Watch (ICW) dan Koalisi Pendidikan, di kantor Kemendikbud, Jalan Jenderal
Sudirman, Jakarta Pusat pada Jumat (14/11).
Pertemuan tersebut digelar untuk
membahas mengenai masalah azas dan mutu pendidikan di Indonesia, serta
realisasi pembenahan dalam segala lini pada aspek dunia pendidikan yang
digawangi Kemendikbud sebagai penanggung jawabnya.
Dalam pemaparannya, Koordinator
ICW Febri Hendri mengatakan ada sejumlah aspek yang difokuskan pihaknya,
mengenai kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Seperti masalah
Kurikulum 2013 yang memerlukan evaluasi dalam metode dan substansinya, masalah
relevansi ujian nasional terkait manfaat penyelenggaraannya, serta masalah
korupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia.
"Kami dari ICW telah
merangkum sejumlah modus korupsi dalam dunia pendidikan, yang kerap terjadi
dalam sejumlah sektor, seperti misalnya sektor Dana Alokasi Khusus (DAK), dana
buku, infrastruktur sekolah, gaji guru, dana operasional, sarana dan prasarana
sekolah, infrastruktur disdik, bahkan sampai penyusunan APBD untuk setiap dinas
pendidikan di berbagai daerah," kata Febri dalam pemaparannya di
Kemendikbud pada Jumat (14/11).
Febri mengatakan bahwa korupsi
dalam dunia pendidikan ini merupakan malapetaka yang sangat dahsyat. Karena
dengan adanya korupsi pada sejumlah sektor di dunia pendidikan, maka segala
program yang dibuat menjadi tidak terasa manfaatnya, seperti misalnya program
sekolah gratis.
"Seharusnya sekolah gratis
itu benar-benar bisa menyediakan semua kebutuhan para peserta didik, sehingga
mereka tidak perlu dipusingkan lagi mengenai biaya apapun, dan bisa fokus
belajar," kata Febri.
"Maka kami di sini ingin
memberi semacam PR berupa masukan kepada pihak Kemendikbud, dimana kami
harapkan ke depannya Kemendikbud bisa segera membuat strategi nasional dalam
memberantas korupsi, terutama di dunia pendidikan itu sendiri," katanya
menambahkan.
Sementara itu perwakilan dari
Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat mengatakan, pihaknya ingin memberikan evaluasi
mengenai kualifikasi guru, dengan menekankan fokus pada Lembaga Pendidikan
Tenaga Keguruan (LPTK). Dirinya juga membahas mengenai aspek kesejahteraan guru
dan tenaga pengajar, terutama para guru honorer, agar bisa lebih diperhatikan
oleh pihak Kemendikbud.
Selain itu, Jimmy juga meminta ketegasan
dari Menteri Anies Baswedan, untuk menghapus ujian nasional, terkait
ketidakefisienan penyelenggaraan serta manfaat di balik pelaksanaannya yang
memakan biaya cukup tinggi tersebut.
"Terkait kualifikasi guru,
kami akan memberikan masukan kepada pihak Kemendikdasmen, agar tidak segan
menutup LPTK yang tidak memiliki standar. Hal ini menjadi penting, mengingat
guru merupakan ujung tombak di dunia pendidikan. Kami juga berharap Kemendikbud
bisa memberikan stimulus kepada para kepala sekolah dan pengawas sekolah, agar
bisa melakukan pemantauan terkait kualitas gurunya" kata Jimmy.
"Kami juga ingin memberikan
rekomendasi mengenai kesejahteraan para guru, terutama yang masih tenaga
honorer, serta ketegasan dari Pak Anies sebagai menteri untuk meniadakan ujian
nasional karena efektivitas dan efisiensi penyelenggaraannya sudah tidak relevan
lagi," kata Jimmy menambahkan.
Menanggapi berbagai masukan dari
pihak-pihak tersebut, Anies Baswedan mengucapkan banyak terima kasih kepada
para peserta diskusi. Dirinya juga menekankan bahwa dunia pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama antara pemerintah, dan segenap lapisan masyarakat.
"Pendidikan merupakan
tanggung jawab bersama, di mana seluruh lapisan masyarakat harus bergotong
royong dalam melaksanakannya. Saya terima semua berkas masukan ini, untuk
dipelajari kembali sampai pertemuan kita selanjutnya nanti," kata Anies
sambil menutup acara diskusi tersebut.
Source :
http://febrianhide.blogspot.com/2014/11/penduduk-dan-tingkat-pendidikan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/curhat-kondisi-pendidikan-di-indonesia-icw-temui-menteri-anies.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar